Twitter Terapkan Sensor Di Sejumlah Negara

Jejaring sosial Twitter mengumumkan pihaknya akan menerapkan sensor terhadap kicauan para penggunanya sesuai dengan ketentuan hukum di masing-masing negara tempat para pemilik akun bermukim.

Seperti diberitakan oleh BBC, Senin, Twitter dalam blog resminya menyebutkan bahwa sensor ini akan menyesuaikan kebijakan pemerintahan lokal dan sekali kicauan (tweet) dihapus oleh Twitter maka itu akan berlaku secara permanen di seluruh dunia.

Terkait dengan jenis kicauan yang disensor, Twitter mencontohkan isu anti-Nazi yang ditetapkan di beberapa negara seperti Jerman dan Perancis.

Dalam urusan sensor ini, Twitter berjanji untuk berlaku transparan, karena setiap kicauan yang dianggap melanggar ketentuan sensor akan ditandai dan diberitahukan kepada pemilik akun yang berkicau.

Bersama dengan jejaring Facebook, Twitter memerankan faktor kunci dalam kaitannya mengorganisir para demonstran di serangkaian demonstrasi terkait dengan Arab Spring dan kerusuhan di London tahun 2011.

Namun demikian, Twitter – yang memiliki pengguna lebih dari 100 juta orang di dunia sejak September 2011 – juga telah berupaya memberikan keseimbangan hak kebebasan berpendapat di berbagai negara.

Menurut blog Twitter, pihak Twitter mengakui bahwa perusahaannya tidak bisa beroperasi di semua negara di dunia karena kebijakan dalam negeri bisa sangat berbeda-beda di tiap negara.

Sebagai contoh, Twitter dilarang beroperasi di China. Alih-alih membiarkan Twitter, pemerintahan setempat membuatkan mikroblog alternatif bernama Weibo – yang popularitasnya di China berkembang cepat pada tahun tahun lalu.

Kebijakan Twitter untuk menyensor muatan kicauan para penggunanya ini menuai protes dari kalangan LSM pendukung kebebasan berpendapat dan beberapa pengguna Twitter. (ant/nj)

Source : Kabar24

Twitter mengumumkan telah mengembangkan teknologi sehingga dapat melakukan sensor pesan di negara-negara tertentu.

Sampai sejauh ini, Twitter harus mencabut satu pesan Tweet dari jaringan global bila mendapat permintaan dari satu pemerintahan.

Namun dalam pengumuman Kamis (26/1), Twitter mengatakan memiliki kemampuan untuk memillih pesan secara selektif dari para pengguna di satu negara tertentu.

"Mulai hari ini, kami dapat memblokir satu pesan dari pengguna di satu negara namun pesan itu tetap dapat dibaca di negara-negara lain," kata blog Twitter.

Twitter memberi contoh pembatasan itu dengan bahan-bahan "pro-Nazi" yang dilarang di Prancis dan Jerman.

"Kami terus berkembang secara internasional, dan kami akan mempertimbangkan negara-negara yang memiliki gagasan berbeda tentang kebebasan berekspresi," kata Twitter.

Twitter mengatakan untuk menjaga transparansi, jejaring sosial ini telah membentuk satu mekanisme untuk memberitahu pengguna bahwa tweet mereka diblok.

Seorang juru bicara Twitter menolak untuk merinci lebih jauh soal mekanisme itu.

Pengakuan Twitter akan menyensor isi pesan itu sangat bertolak belakang dengan apa yang dikatakan jejaring sosial itu tahun lalu, pada saat protes antipemerintah di negara-negara Arab mulai merebak.

Demonstrasi di Tunisia, Mesir, dan negara-negara Arab lain dikoordinasikan melalui jejaring sosial dan saat itu, Twitter menyatakan tidak akan ikut campur.

Sejumlah pakar internet mengatakan Twitter berupaya untuk bertanggung jawab dalam dua hal, memenuhi hukum dalam negeri satu negara dan menegakkan kebebasan berekspresi.

"Pertanyaannya adalah, apa yang terbaik untuk kebebasan berbicara," kata Cynthia Wong dari Pusat Teknologi dan Demokrasi.

"Bila Twitter diblok dari sejumlah negara, apakah itu bagus?" tambahnya.

Pada tahun 2010, Google memindahkan mesin pencari ke Hong Kong, menyusul konflik dengan pemerintah Cina setelah Google menolak persyaratan sensor Beijing.

Source : Pikiran Rakyat